Mendikdasmen Soal UN: Masa Transisi Harus Ambil Kebijakan yang Tepat – Ujian Nasional (UN) telah menjadi topik perdebatan yang panjang dalam dunia pendidikan Indonesia. Sejak dihapuskan pada tahun 2021, banyak pihak yang mempertanyakan apakah UN perlu diadakan kembali atau tidak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, yang baru dilantik pada Oktober 2024, menyatakan bahwa masa transisi ini memerlukan kebijakan yang tepat agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang pandangan Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengenai UN, kebijakan yang mungkin diambil, serta dampaknya terhadap sistem pendidikan di Indonesia.

Baca juga : Memahami SL Adalah: Definisi dan Penerapannya dalam Berbagai Bidang

Latar Belakang Penghapusan UN

UN dihapuskan pada tahun 2021 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Nadiem Makarim, sebagai bagian dari Kurikulum Merdeka Belajar. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa UN tidak lagi relevan dalam mengukur kompetensi siswa secara komprehensif dan adil. Selain itu, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2019 juga menjadi faktor utama dalam penghapusan UN, mengingat keselamatan siswa dan guru menjadi prioritas utama¹.

Pandangan Mendikdasmen Abdul Mu’ti

1. Kebijakan di Masa Transisi
   • Mendikdasmen Abdul Mu’ti menekankan bahwa masa transisi slot bet kecil ini memerlukan kebijakan yang tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Ia menyatakan bahwa keputusan terkait UN harus diambil dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesiapan sekolah, guru, dan siswa¹.
2. Pengkajian Mendalam
   • Abdul Mu’ti menyebutkan bahwa pihaknya masih dalam proses pengkajian mendalam terkait kebijakan UN. Ia mengakui bahwa kebijakan tidak bisa diambil secara mendadak di tengah tahun ajaran, sehingga diperlukan waktu untuk mencari formula yang tepat¹.
3. Pendekatan Pembelajaran Baru
   • Selain UN, Mendikdasmen juga memperkenalkan pendekatan pembelajaran baru yang disebut “deep learning”. Pendekatan ini bukanlah kurikulum baru, melainkan metode belajar yang lebih mendalam dan komprehensif. Abdul Mu’ti berharap pendekatan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia¹.

Proses Pengkajian Kebijakan UN

1. Pengumpulan Data dan Analisis
   • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Data ini akan dianalisis untuk memahami dampak penghapusan UN dan mencari solusi yang tepat.
2. Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan
   • Abdul Mu’ti menegaskan pentingnya mendengarkan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk praktisi pendidikan, pakar, dan masyarakat. Konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dan beragam mengenai kebijakan UN¹.
3. Penyusunan Rekomendasi
   • Berdasarkan hasil analisis dan konsultasi, Kemendikdasmen akan menyusun rekomendasi kebijakan yang akan diambil terkait UN. Rekomendasi ini akan menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang tepat dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Dampak Kebijakan UN terhadap Pendidikan

1. Kualitas Pendidikan
   • Kebijakan terkait UN akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan di Indonesia. Jika UN diadakan kembali, diharapkan dapat menjadi alat evaluasi yang efektif untuk mengukur kompetensi siswa secara nasional. Namun, jika tidak diadakan, perlu ada alternatif evaluasi yang dapat menggantikan peran UN.
2. Kesiapan Sekolah dan Guru
   • Kebijakan UN juga akan mempengaruhi kesiapan sekolah dan guru dalam melaksanakan ujian. Sekolah perlu mempersiapkan fasilitas dan sumber daya yang memadai, sementara guru perlu mendapatkan pelatihan yang sesuai untuk mengajar dan mengevaluasi siswa.
3. Motivasi Siswa
   • UN dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih giat. Namun, jika tidak diadakan, perlu ada mekanisme lain yang dapat memotivasi siswa untuk mencapai prestasi akademik yang tinggi.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan UN

1. Ketersediaan Anggaran
   • Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan UN adalah ketersediaan anggaran. Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran yang cukup tersedia untuk mendukung pelaksanaan UN, termasuk biaya operasional dan logistik.
2. Kapasitas Pelatihan Guru
   • Kapasitas pelatihan guru juga menjadi tantangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa guru mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengajar dan mengevaluasi siswa sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Distribusi Sumber Daya
   • Distribusi sumber daya yang merata di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi tantangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua sekolah, baik di perkotaan maupun di daerah terpencil, memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan UN.

Kesimpulan

Masa transisi ini memerlukan kebijakan yang tepat dan tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Mendikdasmen Abdul Mu’ti menekankan pentingnya pengkajian mendalam dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan terkait UN. Dengan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif, diharapkan kebijakan yang diambil dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan memberikan manfaat yang besar bagi siswa, guru, dan masyarakat.